"Untuk penerimaan pejabat maupun CPNS tidak ada pembatasan jenis kelamin. Tidak akan ada, misalnya untuk perempuan hanya diberi formasi sekian persen. Tidak. Kita secara terbuka. Bahkan untuk jabatan eselon I di pusat, para pejabat di daerah bisa ‘adu prestasi’,” terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Minggu (1/7).
Selain itu, PNS di suatu kabupaten bisa juga mengisi formasi di kabupaten lain. "Tidak ada lagi sejak masuk jadi PNS di Garut misalnya, sampai pensiun tetap saja di Garut, enggak bisa berkembang. Kasihan, kan?," ucapnya.
Mengenai sistem seleksinya, Azwar mengatakann akan menggunakan cara CAT (computer assisted test). Jadi di suatu ruangan ada 100 komputer. Laki-laki dan perempuan tes di situ enggak ada beda. "Di sini peluang perempuan luar biasa besar,”cetusnya.Juga dalam hal peluang untuk menduduki jabatan pimpinan, sebelumnya akan dilakukan tes terlebih dahulu. Ini sudah dimulai untuk penerimaan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang dilakukan secara terbuka dan sudah dilantik beberapa hari yang lalu.
“Tahun ini diharapkan akan lahir undang-undang baru, yakni UU Aparatur Sipil Negara. Di situ dimuat promosi PNS harus terbuka. Kaum perempuan juga harus bergembira. Bisa jadi kepala dinas pekerjaan umum nanti perempuan, silakan semuanya. Juga dalam hal jabatan, misalnya kepala PU itu syaratnya bagaimana, jangan sampai insinyur pertanian mimpin PU. Itu masih ada, karena tidak diatur. Karena kepala daerah senang sama guru, jadilah dia kepala kesehatan. Ini nanti kita atur lagi,” ucapnya. (esy/jpnn)
(source)
