Dia menambahkan, pihaknya kembali akan melaksanakan rapat di Kemenpan di Jakarta. Ini terkait penetapan kode wilayah untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut. “Sampai saat ini tidak ada perubahan jumlah formasi sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kemenpan sebulan lalu, yakni sebanyak 132 formasi," tuturnya.
Dikatakannya, sebenarnya yang diajukan lebih dari 900 formasi. Ini termasuk formasi untuk tamatan SMA.
"Namun yang disetujui oleh pusat hanya 132 orang saja,” tukasnya.
Sebelumnya, Pusri Amsi menghimbau kepada warga Kota Sungaipenuh untuk tidak percaya terhadap bujuk rayu calo yang mengaku bisa membantu dalam kelulusan peserta tes CPNS.
“Jika nanti ada informasi yang tidak jelas, silakan saja dating ke BKD, warga diharapkan tidak percaya calo,” bebernya. Sementara itu, di Kabupaten Kerinci, saat ini belum ada program penerimaan CPNS pada lingkup pemerintah kabupaten Kerinci.
PNS Pemprov Jambi Masih Kurang
Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov) ternyata kekurangan sebanyak 278 PNS dibidang Sekretariat atau administrasi. Untuk mengajukan formasi baru, diakui Sekda, Pemprov telah menjelaskan Analisi Jabatan (Anjab) dan Ananlisis Beban Kerja (ABK) tahun 2012 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Kita telah menyampaikan ABK dan Anjab kepada Pemerintah pusat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provini Jambi, Syarahsaddin, Rabu (18/7).
Hanya saja dia tidak mengetahui secara detail pegawai yang kurang itu di Instansi mana saja. Dia hanya mencontohkan, di Provinsi Jambi ini, ada 3 instansi yang kelebihan pegawai dan ada 5 instansi yang kekurangan pegawai. Kelebihan itu terdapat di Dinas Kesehatan Provini Jambi sebesar 72 orang. “Semuanya di bidang administrasi. Yang lebih tahu adalah BKD,” kata dia.
Sedangkan pegawai yang kekurangan yaitu, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi. “Kalau tidak salah sebanyak 272 orang,” katanya.
Sesuai dengan instruksi gubenur, bagi instansi yang berlebihan pada satu kantor dilakukan Redistribusi. “Secara total, kita memang masih kekurangan,” tegasnya lagi. Oleh karena itu, dikatakan Sekda, Pemerintah Provinsi Jambi diperbolehkan mengajukan formasi baru. Itu harus sesuai dengan bidang dan keahlian mereka masing-masing. “Itu yang sedang kita pelajari lagi. Itu sudah kita masukkan ke Menpan,” pungkasnya.
Diakuinya juga, Pemprov belum mengajukan formasi, meskipun Moratorium akan dicabut pada 31 Desember 2012. Tetapi, dikatakan dia, Pemprov tetap akan menjelaskan hasil anaslilis ABK dan Anjab. Setelah itu, diakuinya barulah Menpan mengeluarkan keputusan. Apakah provinsi jambi dibutuhkan formasi atau tidak.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provini Jambi, Hatam Tafsir mengakui bahwa Moratorium perekrutan CPNS itu hingga 31 Desember akan datang. Hanya saja, saat ditanya 278 PNS yang kosong tersebut di istasni mana, dirinya mengakui lupa. “Saya lupa, data itu memang ada di kantor. Besoklah ya,” katanya. Dia juga mengakui bahwa, Pemprov juga telah menjelaskan ABK dan Anjab kepada Menpan.
